oleh

Permasalahan Krusial BUMD di Maluku Utara

INBISNIS.ID, MALUT – Permasalahan krusial dari BUMD di Maluku Utara dapat disederhanakan menjadi, sumber daya manusia (bukan ahli bisnis), Core Bisnis yang tidak jelas (tidak fokus) dan business plan yang tidak jelas.

Permasalahan ini menjadi simpul dari hasil rapat tim kunjungan kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara ke Provinsi Sulawesi Tenggara dengan sejumlah OPD, terkait pengelolaan BUMD dan Pertambangan pada Rabu, (13/4) yang dipimpin Sekprov dan melibatkan Direktur Perusda, Bapelitbang, Dispenda, BPKAD, Dinas Kehutanan, PTSP, DLH, Biro Perekonomian, Biro Hukum, Staf Ahli Gubernur.

Kunker yang dipimpin langsung Sekretaris Provinsi (Sekprov), Samsuddin A Kadir, saat ini sudah merampungkan laporan untuk disampaikan ke Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba.

“Alhamdulillah, hasil laporan kunker sudah kami siapkan, tinggal melaporkan saja kepada pak Gubernur,” tutur Samsuddin.

Terkait dengan laporan yang akan disampaikan, menurut Samsuddin ada 5 langkah cepat yang harus dilakukan setelah kembali ke Provinsi Maluku Utara yakni:

1. Memperkuat legalitas dengan cara mengumpulkan hasil audit internal Inspektorat dan BPK, laporan keuangan perusda, audit independent dan cat-off.

2. Melakukan rekturisasi melalui peraturan direksi terkait struktur baru perusda dan menyusun SOP.

3. Membuat bisnis plan dengan cara membuat rencana bisnis masing-masing bidang dan fokus utama rencana bisnis bidang keuangan.

4. Menjalin hubungan dengan mitra usaha baik melalui pengusaha lokal, pengusaha luar, BUMN tambang dan perusahan tambang lainnya.

5. Harus memiliki anak perusahaan melalui anak perusahan Persiroda Tambang.

“Selain dari kelima langkah tersebut kita juga akan melakukan revisi perda perusda sesuai PP 54 tahun 2017,” terangnya.

Untuk diketahui bahwa Provinsi Maluku Utara sebelumnya memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama Perusda Kieraha sebagai perusahaan daerah untuk melayani kepentingan umum dan bertujuan peningkatan penerimaan daerah (PAD).

Namun pada perjalanan sejak didirikan pada tahun 2004 hingga saat ini masih belum berjalan maksimal. Problem yang diidentifikasi oleh Tim usai melalukan Kunker di Sultra meliputi beberapa hal, kurangnya etos kerja, efisiensi dan kurang memiliki kekuatan pasar, usaha yang dilaksanakan oleh BUMD tanpa rencana bisnis yang matang, BUMD tidak menguasai bidang usaha yang dipilih, BUMD sekedar mengikuti trend, BUMD yang kerjasama dengan orang yang salah (SDM).

(Redaksi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed