oleh

Pemkot Ternate Terkesan Tidak Serius Kelola Pemerintahan dan Tata kelola Keuangan

INBISNIS,ID.TERNATE– Sudah memasuki bulan November namun APBD Perubahan yang  telah dievaluasi oleh pemerintah Provinsi Malut belum juga disampaikan oleh pemerintah Kota Ternate Ke DPRD padahal DPRD juga harus mengetahui hasil koreksi dari pemerintah Provinsi apalagi waktu 1 bulan kedepan sangatlah pendek untuk merealisasikan Anggaran.

“Kami DPRD sangat  prihatin atas keterlambatan pemerintah Kota dalam hal ini  walikota  belum juga  menyampaikan  APBD Induk 2023  ke DPRD. Jadwal yang sudah disampaikan berubah ubah namun tetap saja tidak disampaikan padahal kami DPRD sudah meminta dan menyurat kepada pemerintah kota dalam hal ini walikota, namun kesannya pemerintah kota tidak serius dalam mengelola pemerintahan dan tata kelola keuangan”, jelas wakil ketua DPRD Kota Ternate, Heny Sutan Muda kepada INBISNIS.ID pada Minggu (30/10) sore tadi.

Lebih jauh disampaikan Heny bahwa mengacu pada pengalaman tahun anggaran 2022 yang hampir selesai ini sdh bisa ditarik kesimpulan bahwa APBD 2022 slowly di awal dan  tergesa-gesa di akhir tahun. kami DPRD  mewarning pemerintah Kota agar lebih  serius dalam mempedomani Permendagri 84 tahun 2022 tentang penyusunan APBD 2023.

Menurutnya percepatan penyerapan anggaran di 2023 tentu erat kaitannya dengan pengesahan APBD 2023 yang sampai kini tahapannya kami pun belum jelas kapan waktu pengajuan maupun pembahasan, walaupun secara kelembagaan kami sudah menyurat secara resmi namun kesannya didiamkan.

“Jangan lagi mengulangi cerita masa lalu dimana  APBD 2022 yang mana pembahasan dilakukan dengan cara menggenjot waktu sehingga ada hal-hal yang terlupakan ataupun terabaikan karena dilakukan secara tergesa-gesa”, harap Heny.

Kader Partai Demokrat ini mengatakan bhwa  kami DPRD MEWARNING pemerintah kota agar fokus dan serius dalam proses penyusunan dan pembahasan APBD Induk 2023 karena ini adalah awal dari seluruh aspek dan Pimpinan OPD harus siap jangan sampai keterlambatan pembahasan APBD malah dijadikan alasan bagi pimpinan OPD untuk berleha-leha dalam melaksanakan tupoksinya.

Untuk OPD Teknis agar lebih jeli dalam merancang jadwal kegiatan jangan sampai seperti sekarang ini karena berdasarkan laporan yang kami terima tahapan lelang kegiatan saja masih ada yang belum ditayangkan, kami kuatirkan nanti muara keterlambatan pembahasan APBD 2023 akan berujung  sama seperti tahun anggaran 2022 yang terkesan lambat ini, dan otomatis sisa belanja yang tidak sempat dicairkan pastilah akan terbawa ke tahun anggaran berikut dan itu tentu akan menggerus anggaran bernilai yang sama di TA 2023.

Heny  juga mengajak masyarakat  kota Ternate agar pro aktif mengawasi dan mengawal pembahasan anggaran dalam penyusunan KUA PPAS untuk tahun 2023 karena APBD dirancang bukan untuk kepentingan Kami di DPRD namun untuk kepentingan masyarakat Kota Ternate.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed