oleh

DPRD Kota Ternate Sikapi Dugaan Pungli Dishub ke Honorer

INBISNIS.ID,TERNATE-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyikapi dugaan pungli di Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate terhadap 132 orang honorer aktif yang mengikuti pendataan untuk penataan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di BKPSDMD Kota Ternate.

Dishub ditengarai patok biaya yang nominalnya pun bervariasi untuk  penyelesaian biaya scan, foto copy KTP, ijazah, SK, slip gaji, KK dan berkas lainnya. Ada yang “dibanroll” Rp 300 ribu per orang. Biaya foto copy berkas dihitung berdasarkan lama kerja.

Ketua Komisi I DPRD Kota Ternate, Mochtar Bian sesalkan sikap yang diduga dipatok dari bagian keuangan Dishub untuk biaya scan dan foto copy seperti scan, foto copy KTP, ijazah, SK, slip gaji, KK dan berkas lain dihitung sesuai lama kerja.

“Seharusnya Dishub mengambil langkah taktis untuk hal itu, apalagi mereka itu honorer Dishub yang bertugas di lapangan. Kewajiban pegawai di kantor yang bantu urus berkas-berkas mereka,” katanya, dihubungi, Senin (26/9/2022).

Mochtar mengatakan, tak sependapat biaya pengurusan berkas dipatok Rp 300.000 bahkan besaran nominal pun bervariasi. “Jangan dipatok Rp 300.000 per orang. Kalau mereka tak ada uang kan susah, biar mereka ikhlas memberi biaya urusan itu berapa,” ujarnya.

Politisi PKB ini menyebut, insentif yang mereka peroleh 3 bulan baru sekali honorer dapat, sehingga Dishub diminta agar tidak memberatkan mereka. “Jangan bebani honorer (PTT) itu bahkan dipatok biaya urus berkas,” tegasnya.

Penegasan itu karena Dishub diduga melakukan pungli, terhadap honorer yang bekerja di dinas tersebut.T ercatat 132 orang honorer yang terdata mengikuti pendataan untuk penataan Pegawai Tidak Tetap (PTT) di BKPSDM Ternate.

Terpisah, Sekretaris Dishub Kota Ternate, Mochtar Hasyim mengata kan, saat ada berita yang memuat bahwa telah membayar sejumlah uang untuk mengurus berkas persyaratan pendataan pihaknya merasa kaget dengan informasi itu.

“Saya sudah mengumpulkan PTT, tidak ada masalah. Malahan ada yang bilang jangan begitu. Torang minta tolong teman dikantor bantu urus karena torang dilapangan, sehingga mereka yang harus menyiapkan,” katanya.

Mantan Camat Ternate Selatan itu membantah isu tersebut. Mochtar  mengatakan, jika pihaknya sama sekali tidak menarik biaya apapun dalam pendataan PTT. Urusan honorer yang harus menyiapkan berkas tersebut.

“Itu tidak benar. Honorer Dishub inikan ada yang di kantor ada juga di lapangan, bahkan ada juga petugas di Moti, Batang Dua. Sementara mereka yang di lapangan ini kan sibuk, jadi mereka meminta bantu orang di kantor urus berkas-berkas mereka, nanti dititipkan biaya scan, foto copy dan lain-lain,” jelasnya.

Kata Mochtar, itu sama dengan di OPD lain. Kewajiban honorer yang menyiapkan berkas. Karena mereka ini sibuk dilapangan sehingga minta bantu teman di kantor scan, foto copy KTP, ijazah, SK, slip gaji, KK dan berkas lainnya dihitung berdasarkan lama kerja.

“Jadi misalnya kalau yang honor sejak 2019 sampai 2021 berarti 2 tahun kerja, itu berarti banyak yang harus di scan dan foto copi, apalagi 132 orang honorer yang terdata ikut pendataan untuk penataan PTT di BKPSDMD Kota Ternate,” ujarnya.

Mochtar mengatakan, Dishub tidak pernah mematok biaya bagi honorer yang akan melakukan pendataan. Malah, lanjut dia, ada juga beberapa honorer yang mengadu lantaran tidak sanggup mengcopy berkasnya, dan itu dibayarkan olehnya. (ud)

 

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed